Daily Archives: March 9, 2015

Essay Assigment 3

Pertanyaan : 

Buatlah karangan ilmiah populer atau karangan populer tentang masalah yang teraktual saat ini. Gunakan bahasa Indonesia yang baik saat ini!

Status : BERHASIL 

Keterangan : Membuat karangan ilmiah populer atau karangan populer tentang masalah yang teraktual dengan menggunakan bahasa indonesia yang baik.

Pembuktian :

 APBD DKI JAKARTA 2015

Akhir-akhir ini sedang menjadi topik pembicaraan panas tentang pembahasan APBD Provinsi DKI Jakarta, dimana terjadi perbedaan pendapat antara anggaran yang diajukan oleh Pemda DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta. Perselisihan menjadi melebar, dengan diajukannya laporan tindakan korupsi anggaran daerah DKI Jakarta Tahun 2012-2014 dan perencanaan korupsi anggaran DKI Jakarta Tahun 2015 oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disebut Ahok. Hal ini pun direspon dengan cukup reaktif oleh anggota dewan yang duduk di kursi DPRD DKI Jakarta, dengan mengajukan hak angket kepada Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta dengan alasan tidak mempunyai etika berpolitik dan percobaan suap kepada anggota dewan daerah.

Menurut versi Pemda DKI Jakarta, bahwa anggota dewan DPRD DKI Jakarta memasukkan dana siluman sebelum disahkannya APBD dalam pembahasan APBD DKI Jakarta, yang paling mencolok dan tersiar di masyarakat adalah pengadaan UPS untuk sekolah-sekolah di Kota dan Kabupaten DKI Jakarta yang totalnya mencapai 139.976.100.550 (seratus tiga puluh Sembilan milyar Sembilan ratus tujuh puluh enak juta seratus ribu lima ratus lima puluh rupiah). Dimana harga per satu UPS tersebut tercantum di rancangan anggaran daerah DKI Jakarta adalah hampir menyentuh angka 6 Milyar. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan kenyataan harga UPS sebenarnya, dimana kisaran tertinggi dari harga UPS itu bernilai “hanya” seratusan juta saja.

Dampak ini menjadi pembicaraan menarik di kalangan masyarakat Indonesia, dimana masyarakat Indonesia beranggapan bahwa, proyek dana siluman ini tentu saja tidak hanya terjadi di Provinsi DKI Jakarta saja, akan tetapi dapat juga terjadi di provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Penulis sangat mengapresiasi tinggi langkah Ahok dalam membuka kotak Pandora yang selama ini tertutup rapat di kalangan elit pemerintahan, dimana hal seperti ini adalah hal yang umum terjadi di lingkungan birokrasi pemerintahan. Perlu keberanian lebih dalam membongkar hal ini, karena bukan saja jabatan yang menjadi taruhannya, akan tetapi nyawa pun menjadi taruhannya.

Jika langkah-langkah ini dilakukan juga oleh gubernur, walikota, dan bupati di daerah lainnya, tentu akan membantu Indonesia menjadi negara yang bersih korupsi yang tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia itu sendiri. Tindakan korupsi terjadi, bukan hanya adanya kesempatan saja, akan tetapi mental orang tersebut yang tidak menjunjung tinggi nilai kenegaraan dan pengabdian kepada nusa dan bangsa. Perlu respon reaktif dan positif dari Dinas Pendidikan, dimana pendidikan sejak dini perlu mengajarkan tentang rentannya perilaku korupsi yang akan menjatuhkan nilai dan martabat bangsa ini sendiri, agar Indonesia ke depannya dapat lebih meminimalisirkan tingkat perilaku korupsi.

Hukuman untuk para koruptor pun perlu diperhatikan lebih jauh, dimana saat ini jika kita lihat berita yang beredar di masyarakat, bahwa koruptor diperlakukan istimewa di tahanan atau penjara, tentu saja hal ini tidak menimbulkan efek jera, karena perlakuan tersebut. Ada juga mengenai hukuman dan tindakan pengadilan yang dinilai belum pro dengan rakyat, dimana putusan persidangan seringkali malah meringankan pelaku korupsi di Indonesia. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir-akhir ini pun terlihat seperti dilemahkan, terlihat dari kejadian Abram Samad, Bambang Widjojanto selaku pimpinan KPK tersirat dikriminalisasi oleh oknum Kepolisian. Hal ini seharusnya perlu mendapatkan respon pro aktif dari Presiden Jokowi, selaku kepala negara dan kepala pemerintahan Republik Indonesia, untuk menjaga stabilitas penanganan kasus korupsi di ranah bangsa ini.

Penulis sangat berharap sekali peranan keluarga, instansi pendidikan, dan bangsa ini dalam pendidikan anak sejak dini memperingatkan bahaya korupsi bagi harkat dan martabat bangsa ini, bukan hanya pembahasan dalam lingkup dosa secara agama saja, akan tetapi lebih luas kepada pengaruh dan dampaknya bagi kemajuan bangsa ini. Perlunya pembahasan dalam hukuman kepada pelaku koruptor pun sudah sepantasnya menjadi pembahasan dalam amandemen Undang-Undang Negara, dimana seperti kita ketahui, bahwa pelaku bandar narkoba, dikatakan merugikan masyarakat Indonesia (menurut saya hanya dalam lingkup pemakai narkoba tersebut), dihukum mati. Bagaimana dengan pelaku korupsi ? Jelas bahwa mereka merusak seluruh lapisan sendi kehidupan masyarakat Indonesia, menghambat kemajuan pengembangan infrastruktur, sarana, dan prasarana daerah, serta yang lebih vital adalah mengancam kemajuan dari bangsa ini. Menurut penulis, tentu koruptor lebih kejam dari bandar narkoba, karena tindakan yang dilakukan bukan saja terencana, tetapi terstruktur di hampir seluruh lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia.